STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PNS INDONESIA

Berikut ini adalah Artikel Tentang Struktur Tingkatan/Jenjang Karir Golongan Pegawai Negeri Sipil/PNS Indonesia, Etika, Disiplin dan Tugas Pokok PNS :

Struktur Tingkatan/Jenjang Karir Golongan Pegawai Negeri Sipil/PNS Indonesia

Pegawai Negeri Sipil / PNS memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Khusus bagi pegawai fungsional seperti guru, dokter, dokter gigi, apoteker, dan lain sebagainya yang golongannya dapat naik setiap 2 (dua) tahun sekali.

Struktur Golongan dan Pangkat PNS di Indonesia :

Golongan Ia = Pangkat Juru Muda

Golongan Ib = Pangkat Juru Muda Tingkat 1

Golongan Ic = Pangkat Juru

Golongan Id = Pangkat Juru Tingkat 1

Golongan IIa = Pangkat Pengatur Muda

Golongan IIb = Pangkat Pengatur Muda Tingat 1

Golongan IIc = Pangkat Pengatur

Golongan IId = Pangkat Pengatur Tingkat 1

Golongan IIIa = Pangkat Penata Muda

Golongan IIIb = Pangkat Penata Muda Tingkat 1

Golongan IIIc = Pangkat Penata

Golongan IIId = Pangkat Penata Tingkat 1

Golongan IVa = Pangkat Pembina

Golongan IVb = Pangkat Pembina Tingkat 1

Golongan IVc = Pangkat Pembina Utama Muda

Golongan IVd = Pangkat Pembina Utama Madya

Golongan IVe = Pangkat Pembina Utama

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 9 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a

Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/b

Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a

Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b

Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c

Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a

Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b

Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

ETIKA, DISIPLIN DAN TUGAS POKOK PNS

Tanpa kita sadari bahwa dunia yang kita masuki merupakan dunia yang berhubungan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga yang berbeda. Kadang kala kita dituntut untuk selalu beradaptasi di lingkungan tempat kita bekerja mungkin itu merupakan suatu keharusan, meskipun demikian aturan ataupun norma yang biasa berlaku dalam hubungan antar rekan sekantor atau antar bawahan dengan atasan menjadi suatu hal yang sangat penting namun adakalanya aturan – aturan yang dipakai disesuaikan dengan kebudayaan daerah masing masing untuk itu perlulah kita mempelajari kultur budaya kita sendiri agar tidak merasa asing ataupun diasingkan dalam lingkungan sosial. Etika bekerja merupakan hal yang krusial yang musti dan harus diterapkan di setiap lingkungan kerja bagaimana aturan hubungan antara atasan dan bawahan ataupun dengan masyarakat mungkin ada sedikit perbedaan kondisi di dunia birokrasi dengan kondisi di perkantoran swasta karena kalo di pemerintahan pegawai di ikat oleh aturan – aturan yang sudah tertuang dalam undang – undang yang telah di tetapkan namun untuk di perkantoran non pemerintahan ada aturan aturan tersendiri yang mengikat pada setiap pegawainya.

Salah satu etika dalam dunia kerja adalah:

1. Selalu mengikuti apel pagi dan apel siang
2.  tidak keluar dari tempat kerja selama jam kerja kecuali ada keperluan yang urgen dan tentunya harus membuat surat laporan misalnya melakukan perjalanan luar dinas .
3. Tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas atau tanpa ada surat keterangan dari yang bersangkutan.
4. Dst.

PERATURAN

PEGAWAI NEGERI

SIPIL

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang

Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok

Kepegawaian;

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1)

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara RI yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

2)

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan

Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

3)

Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau
tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4)

Pejabat Negara/tinggi negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

5)

Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif
yang ditetapkan berdasarkanperaturan perundang-
undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam
kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara,
dan kepaniteraan pengadilan

6) Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional
yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil
setelah memenuhi syarat yang ditentukan

7)

Jabatan Organik adalah jabatan negeri

yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi

pemerintah.

8)

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan
upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
derajat profeisonalisme penyelenggaraan tugas, fungsi
dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan

pemberhentian

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN

HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

JENIS :

1) Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

c. Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia

2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah

3) Pegawai Negeri sebagaimna dimaksud pejabat yang

berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap

KEDUDUKAN :

1)

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan
merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan, dan pembangunan;

2)

Dalam kedudukan dan tugas Pegawai Negeri harus
netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik
serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat;

3)

Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri dilarang

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

KEWAJ IBAN :

1)

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada
Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara, dan
Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan tugas dan
kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

2)

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;

3)

Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan;

4)

Setiap Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat
yang berwajib atas kuasa undang-undang;

HAK

1)

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan

layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung

jawabnya;

2) 

Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu

memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya;

3)

Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak dimaksud ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah;

4)

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti (PP No 24/1976)

• Cuti Tahunan
• Cuti Besar
• Cuti Sakit
• Cuti Bersalin
• Cuti Karena Alasan Penting
• Cuti di Luar Tanggungan Negara

5)

Setiap Pegawai Negeri yang tertimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;

6)

Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat
jasmani atau cacat rohani dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya, yang
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi
dalam jabatan apapun juga, berhak

memperoleh tunjangan;

7)

Setiap Pegawai Negeri yang tewas,

keluarganya berhak memperoleh uang duka;

8) 

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan berhak atas

pensiun;

KESEJAH TERAAN

1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja,diselenggarakan usaha kesejahteraan  Pegawai Negeri Sipil.
2. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.
3.  Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai
   Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari
   penghasilannya.
4. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan
   penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah
   menanggung subsidi dan iuran.
5. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,
   keluarganya berhak memperoleh bantuan

SANKSI/HUKUMAN

( PP No 30/1980 )

TINGKAT DANJ ENIS

Tingkat hukuman disiplin terdiri :

-Hukuman disiplin ringan ;
-Hukuman disiplin sedang ;
-Hukuman disiplin berat ;

JENIS HUKUMAN

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri : 

• Teguran lisan ; 
• Teguran tertulis, dan 
• Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri :

• Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
• Penurunan gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
• Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1tahun.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri :

• Penurunan pangkat pada pangkat yg setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun;
• Pembebasan dari jabatan;
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sabagai PNS;
• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

KENAIKAN PANGKAT PNS

( PP No 12/2002 )

-Pangkat adalah : Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

-Kenaikan Pangkat adalah : Penghargaan yang diberikan atas prestasi

kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.

-Kenaikan Pangkat Reguler adalah : Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait dari jabatan.

-Kenaikan Pangkat Pilihan adalah : Kepercayaan dan penghargaan yang

diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.

-Jabatan Struktural adalah : Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan otganisasi.

-Jabatan Fungsional adalah : Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

JENIS KENAIKAN PANGKAT

- Kenaikan Pangkat Reguler
- Kenaikan Pangkat Pilihan
- Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang

dinyatakan tewas

- Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang
meninggal dunia, mencapai batas usia
pensiun, cacat karena dinas dan tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan

negeri.

KENAIKAN PANGKAT REGULER

KP REGULER DIBERIKAN KEPADA :

- PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural maupun Fungsiaonal;
- PNS sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai

BAIK dalam dua tahun terakhir

- Sepanjang tidak melampaui atasan langsungnya

- PNS yang yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah

golongan, harus melalui UJIAN DINAS

- PNS yang dipekerjakan / diperbantukan di luar instansi induk secara

penuh pada proyek Pemerintah

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

- PNS MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL

TERTERTU

- MENDUDUKI JABATAN TERTENTUYANG PENGANGKATANNYA

DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
- MENUNJUKAN PRESTASI KERJAY ANG LUAR BIASA BAIKNY A
- MENEMUKAN PENEMUAN BARUY ANG BERMANFAAT BAGI

NEGARA

- DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

- MEMPEROLEH STTB ATAU IJAZAH

- MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNY A

MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU

- TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR

- DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILUAR INSTANSI

INDUK

UJ IAN DINAS

PNS YANG DIKECUALIKAN DARI UJ IAN DINAS :

-PRESTASI KERJ A YANG LUAR BIASA BAIKNYA

-MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

-MENINGGAL DUNIA

-BATAS USIA PENSIUN

-OLEH TIM PENGUJ I KESEHATAN DINYATAKAN CACAT DAN TIDAK

DAPAT

BEKERJ A DALAMJ ABATAN NEGERI

-TELAH MINGIKUTI DIKLATPIM (TK. IV DAN TK.III)

-TELAH MEMPEROLEH IJ AZAH (S1) ATAU D.IV UNTUK UJ IAN DINAS

TK.I

IJ AZAH DOKTER, APOTEKER, MAGISTER (S2) DAN IJ AZAH LAIN

YANG

SETARA ATAU DOKTER (S3), UNTUK UJ IAN DINAS Tk. I DAN TK. II

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DALAMJ ABATAN STRUKTURAL

SIPIL DALAMJ ABATAN STRUKTURAL

PENGERTIAN :

- Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan

fungsional yang hanya diduduki pegawai negeri sipil;

- Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;

- Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

- Untuk

lebih

menjamin

obyektifitas

dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja”.

- Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan

pangkat tertentu.

- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
agama, ras, atau golongan.

- Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan
dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat
diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah

kerja.

PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT DALAM

JABATAN STRUKTURAL ADALAH :

-Berstatus Pegawai Negeri Sipil;

-Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu)

tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;

-Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang

ditentukan;

-Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

-Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

-Sehat jasmani dan rohani.

-Disamping persyaratan sebagaimana tersebut perlu

memperhatina faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidkan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki;

-PNS yang diangkat dalam jabatan struktural belum

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan seuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik;

-PNS yang menduduki jabatan struktural tidak

menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan

struktural maupun dengan jabatan fungsional.

PNS DIBERHENTIKAN DARIJ ABATAN

STRUKTURAL

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- Mencapai batas usia pensiun;
- Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
- Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan

fungsional;

- Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar

tanggungan negara karena persalinan;
- Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- Adanya perampingan organisasi pemerintah;
- Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan

rohani;

-H al-hal lain yang ditentukan dalam peraturan

perundang-ungdangan yang berlaku;

PEGAWAI NEGERI YANG MENJ ADI

PEJ ABAT NEGARA

Pejabat Negara terdiri atas :

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat;

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, danH akim Agung

pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan

Hakim pada pada semua Badan Peradilan;

e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

Pertimbangan Agung;

f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan

Pemeriksa Keuangan;

g. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;

h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

i. Gubernur dan Wakil Gubernur;

j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil

Walikota;

k. Pejabat Negara lainnyayang ditentukan oleh

undang-undang;

- Pegawai Negeri yang diangkat menjadi
Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan
organiknya selama menjadi Pejabat
Negara tanpa kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri;

- Pegawai Negeri yang diangkat menjadi
Pejabat Negara tertentu tidak perlu
diberhentikan dari jabatan organiknya;

- Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat
Negara setelah selesai menjalankan
tugasnya dapat diangkat kembali dalam
jabatan organiknya.

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk
menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna

2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri
Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik

beratkan pada sistem prestasi kerja.

Bagian Kedua

Kebijaksanaan Manajemen

1. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil
mencakup penetapan norma, standar, prosedur,
formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas
sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak,
kewajiban, dan kedudukan hukum.

2. Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada
Presiden selaku Kepala Pemerintah.

3. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan
kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk
Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan

Ke utusan Presiden.

4. Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari 2(dua) Anggota tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3(tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

5. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio
menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

6. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang

sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.”

Sumber :

http://organisasi.org/struktur-tingkatan-jenjang-karir-golongan-pegawai-negeri-sipil-pns-indonesia

http://honeybeegood.wordpress.com/2011/03/24/etika-disiplin-dan-tupoksi-pns/